Regulasi Ganja Perlu Diterapkan untuk Kurangi Kekerasan pada Perang NAPZA

Wina 

Wenna Internatonal Centre

Pertemuan ke-55 Komisi Narkotika PBB yang dibuka pada Senin (12/3) untuk membicarakan penguatan program-program NAPZA PBB. Perwakilan dari lebih 100 negara dunia hadir untuk membicarakan kerjasama internasional untuk memerangi NAPZA, dan pelaksanaan model kebijakan pelarangan NAPZA.

“Tidak ada perubahan pada Konvensi-konvensi PBB tentang NAPZA, serta tidak ada harapan munculnya diskusi konstruktif tentang kebijakan NAPZA alternatif pada pertemuan ini,” ungkap Ruth Dreifuss, mantan Presiden Swiss sekaligus anggota Global Commission on Drug Policy (GCDP), Komisi Global Kebijakan NAPZA, , sebuah kelompok pemimpin internasional yang aktif menyerukan penghentian kebijakan Perang Terhadap NAPZA.

Dreifuss menghadiri pertemuan Komisi Narkotika PBB bersama dengan Profesor Michel Kazatchkine, mantan Direktur Eksekutif The Global Fund yang juga anggota Komisi Global Kebijakan NAPZA. Dreifuss dan Kazatchkine memberikan paparan tentang kebijakan berbasis pendekatan kesehatan, yang termasuk dekriminalisasi pengguna NAPZA, kebijakan pencegahan, serta percobaan penerapan regulasi pada NAPZA berefek ringan seperti ganja demi mengurangi kekerasan dan kerugian yang ditimbulkan oleh kebijakan Perang Terhadap NAPZA.”Kami percaya, PBB seharusnya menggunakan bukti-bukti ilmiah dan menjaga konsistensi dalam menangani masalah NAPZA, mendengarkan badan-badan  kompeten seperti WHO, UNAIDS, yang telah menyerukan pentingnya pendekatan pengurangan dampak buruk NAPZA (harm reduction) dan pendekatan kesehatan masyarakat sebagai acuan utama kebijakan NAPZA,” tegas Dreifuss.

Sementara PBB masih berfokus pada pemberlakuan pelarangan NAPZA dan tetap menutup mata pada bukti-bukti ilmiah, debat tingkat tinggi mengenai dekriminalisasi dan regulasi NAPZA telah berlangsung. Debat dan diskusi yang membahas wacana regulasi NAPZA didorong oleh peluncuran laporan Komisi Global Kebijakan NAPZA pada Juli 2010 tentang kegagalan kebijakan Perang Terhadap NAPZA.

“Ada kesenjangan nyata antara meluasnya debat publik tentang kebijakan NAPZA alternatif, dan kegagalan berkelanjutan Komisi Narkotika PBB untuk terlibat dalam rangkaian debat tersebut. Bahkan tampaknya Komisi Narkotika PBB tidak mengetahui adanya rangkaian debat tersebut,” ungkap Steve Rolles dari Transform Drug Policy, sebuah organisasi nirlaba Inggris yang bergerak di bidang penelitian kebijakan NAPZA. (cndbl/YS)